by

Buruh Aceh Minta Pemerintah Optimalkan Qanun Ketenagakerjaan

Buruh Aceh Minta Pemerintah Optimalkan Qanun Ketenagakerjaan

TAMIANGSATU.COM [ BANDA ACEH – Aliansi Buruh Aceh meminta Pemerintah Aceh mengoptimalkan pelaksanaan Qanun Ketenagakerjaan lebih optimal karena Aceh memiliki kekhususan lewat UU Pemerintahan Aceh.    

Pemintaan tersebut diungkapkan Sekretaris Aliansi Buruh Aceh, Habibi Inseun saat pertemuan dengan Komisi V DPRA di Ruang Serba Guna DPR Aceh. Selasa (6/10/2020)

“Qanun Ketenagakerjaan sudah disahkan beberapa tahun lalu, namun dalam penerapannya belum maksimal. Karena itu, kami meminta pelaksanaan di lapangan lebih optimal,”ujar Habibi Inseun dikutip antaranews.com.

Menurut Habibi, Qanun Ketenagakerjaan merupakan produk hukum turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Undang-undang yang dikenal dengan sebutan UUPA merupakan kekhususan Aceh.

Dengan kekhususan tersebut, lanjut Habibi, regulasi ketenagakerjaan dijalankan berdasarkan Qanun Aceh namun  jika berpedoman pada UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI, akan merugikan buruh Aceh. 

Baca: BPJS Ketenagakerjaan Ajak Karyawan Daftar Subsidi Upah Rp 600 Ribu

Baca :Enam Manfaat UU Cipta Kerja Menurut Pemerintah

Baca :Ini Sorotan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang Disahkan DPR RI

Baca : Disabilitas Aceh Tamiang Dilatih Skill Teknisi Sepmor Injeksi


“UU cipta kerja banyak menghilangkan hak pekerja. Dan ini tentu sangat merugikan kalangan pekerja. Undang-undang ini tidak lebih baik dari undang-undang ketenagakerjaan sebelum. Karena itu, kami buruh Aceh menolak undang-undang cipta kerja,” kata Habibi Inseun.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Komisi V DPR Aceh M Rizal Falevi Kirani mengatakan qanun ketenagakerjaan merupakan kekhususan Aceh. Oleh karena itu, DPRA mendorong Pemerintah Aceh mengoptimalkan pelaksanaan qanun tersebut. (*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Index Berita