by

Ini dia Pembangunan Infrasruktur Kementrian PU di Aceh

TAMIANGSATU.COM – Puluhan proyek pembangunan infrastruktur  bernilai triliunan dari Kementerian Pekerjaan Umum RI  akan digelontorkan di Aceh tahun 2022.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hadi Sucahyono dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (26/4/2021) mengatakan, pembangunan insfrastruktur tersebut dibangun di beberapa sektor, seperti sektor sumber daya air (SDA) sudah dicanangkan berupa penyelesaian Bendungan Keureuto, Bendungan Rukoha, dan Bendung Krueng Pase.

Selain itu, untuk program pengendalian banjir di Krueng Aceh, pembangunan embung di Krueng Raya, dan pengamanan pantai di Meulaboh.

“Sementara program dari sektor Bina Marga, di antaranya jaringan Jalan Jantho-Keumala dan Jalan Geumpang-Pameu, pembangunan jembatan strategis dan pemeliharaan jalan,” ujar Hadi.

Beberapa program terkait Sektor Cipta Karya di antaranya, optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) dan peningkatan SPAM kapasitas 50 liter per detik di Garot, Kabupaten Pidie.

Program lainnya terkait rencana SPAM Regional Banda Aceh-Aceh Besar dan kualitas peningkatan permukiman kumuh tersebar di Banda Aceh dan Sabang.

Kemudian untuk sektor perumahan ada beberapa program seperti bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), rumah susun dan rumah khusus terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Sebagian besar sudah dimasukkan di program kerja 2022,” kata Kepala BPIW tersebut.

Sebelumnya Kementerian PUPR siap mendorong penyaluran dana program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Provinsi Aceh senilai Rp69,4 miliar melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Teuku Faisal Riza mengemukakan bahwa anggaran Balai P2P Sumatera I senilai Rp69,4 miliar tersebut akan disalurkan untuk membantu masyarakat melaksanakan peningkatan kualitas rumah melalui kegiatan bedah rumah untuk 3.470 unit rumah tidak layak huni di provinsi tersebut.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *