by

Urgensi Qanun Ketahanan Keluarga Wujudkan Keluarga Berkualitas

Urgensi Qanun Ketahanan Keluarga Wujudkan Keluarga Berkualitas

Kolumnis : Dr. Neni Sriwahyuni

TAMIANGSATU.COM – Meski keluarga unit terkecil dalam masyarakat namun perannya sangat besar dalam membangun pondasi utama tatanan sosial yang berefek pada ketahanan nasional karena keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi setiap anak bangsa sebelum terjun ke masyarakat.

Banyak keluarga yang mengalami permasalahan sosial, seperti perceraian, KDRT, kekerasan terhadap anak, anak telantar, kasus kenakalan remaja, tawuran, kejahatan, pergaulan dan seks bebas, hingga pornografi, pornoaksi, narkoba, termasuk persebaran paham radikalisme dan terorisme, ditemukan,  tidak lepas dari andil keluarga sebagai sumber masalah.

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terdapat 892 pengaduan sepanjang Januari hingga Mei 2020. Catatan miris lainnya, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dari Januari-Juli 2020 tercatat 4.116 kasus kekerasan pada anak Indonesia.

Komisioner Komnas Perempuan Pusat Imam Nahe’i mengatakan,  “Perubahan sosial dimana terjadi perubahan polarelasi keluarga, namun paradigma atau budaya patriarki tidak berubah sehingga memicu kekerasan.

Menurut Charles E. Literary Criticism : An Introduction to Theory and Practice 4th-ed. Pearson Education, Inc. 2007, patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.

Nahe’I menambahkan factor ekonomi yang tidak disertai dengan kesadaran pentingnya kesalingan, kerjasama, saling memahami, dan tidak terinternalisasikan prinsip-prinsip perkawinan menjadikan alasan kekerasan pada perempuan dan anak terus terjadi.

Begitu juga di Kabupaten Aceh Tamiang, sepanjang Januari hingga September 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PMKPPKB) telah menerima 19 kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jenis kekerasan yang terjadi seperti KDRT Fisik (1), KDRT Psikis (5), Pemerkosaan (3), Pencabulan (1), Pelecehan (3), Penelantaran (4), Bulliying (1), dan lain-lain (1).

“Jumlah yang ada tersebut, hanya kasus yang dilaporkan kepada Dinas PMKPPKB, mungkin diluar sana jumlahnya lebih banyak karena korban tidak mau melaporkan karena ancaman, aib dan takut,” ujar Anggota DPRK Aceh Tamiang, Jayanti.

Menurut Jayanti, bukan jumlah korban yang menjadi standart urgent atau tidaknya suatu kasus, namun lebih dari itu, perlunya aturan dan sanksi yang jelas bagi pelaku adalah salah satu jalan keluar meredam tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca :Kekerasan Perempuan dan Anak Sudah 16 Kasus, Ini Penyebabnya

Baca :Komit Lindungi Perempuan dan Anak, Gubenur Aceh Dapat Apresiasi Menteri

Jumlah kasus yang tercatat di Dinas  PMK-PP-KS Kabupaten Aceh Tamiang selama kurun waktu 3 tahun (2017-2019) sebanyak 87 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dengan terus terjadinya kasus kekerasan di Aceh Tamiang merupakan, bukti masih lemahnya perlindungan dari pemerintah.

“Melihat fakta itu saya menyarankan Pemkab Aceh Tamiang bersama DPRK Aceh Tamiang segera menyusun Raqan tentang Ketahanan Keluarga”, ujar Jayanti.

Lemahnya implementasi kebijakan terhadap jaminan perlindungan dan keadilan melahirkan praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan dan anak. Disebabkan perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Perempuan dan anak adalah pilar penting dalam membangun suatu bangsa, maka sudah seharusnya kita lindungi kaum perempuan dan anak. Jika kita selamatkan 1 perempuan dan 1 anak maka kita sudah menyelamatkan  masa depan suatu bangsa.

Baca :Bupati Tinjau BTM, Siswa Wajib Pakai Masker, Sekolah Sedia Cuci Tangan

Baca :Bertahan di Masa Pandemi, Kuliner Rumahan Mbak Ria Masih “Maknyos

Bagian terpenting dari ketahanan keluarga adalah kesadaran akan pentingnya keluarga sehat, produktif, dan religious. Untuk itu reorientasi penguatan dan pembangunan keluarga dengan memperjelas blue print profil keluarga yang kuat dan berkualitas, yang memerhatikan keseimbangan antara faktor religiositas, mental ekonomi, dan sosial.

Ini menjadi penting karena rentannya disharmoni keluarga tak semata-mata akibat faktor ekonomi, tetapi problem yang sangat kompleks. Di sini negara harus hadir dalam mendorong dan mempromosikan keluarga yang kuat dan berkualitas (*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *